Wapres Pimpin Rapat Bantuan Langsung untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

By Admin


nusakini.com - Jakarta, – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Persiapan Bantuan Langsung kepada Masyarakat Miskin dan Rentan di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2920). 

Rapat yang dilaksanakan melalui teleconference ini, diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Dalam keterangan persnya, Wapres menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi dampak virus COVID-19 atau Corona kepada masyarakat.

“Membahas arahan Presiden dalam rangka melaksanakan upaya mengatasi dampak Corona yaitu melalui jaring pengaman sosial untuk mereka yang terdampak itu melalui bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan,” jelas Wapres.

Pemerintah, kata wapres, telah menyiapkan dana bantuan bagi 15,2 juta rumah tangga dan juga bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan harian atau berpenghasilan rendah, serta para pekerja dari sektor informal.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan inventarisasi untuk cakupan sasaran dan besaran jumlah bantuan yang akan kita berikan,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terkena dampak dari mewabahnya virus Corona ini.

“Mereka juga harus diselamatkan supaya mereka bisa berlanjut. Oleh karena itu, perlu ada insentif-insentif yang diberikan. Ini sedang dirumuskan detailnya oleh OJK dan Menteri Keuangan,” terang Wapres.

Lebih lanjut, selain mengenai bantuan kepada masyarakat dan UMK, pemerintah juga sedang mempertimbangkan mengenai keringanan bagi pembiayaan listrik rumah tangga.

“Untuk rumah tangga miskin 450 watt dan 900 watt, tapi yang sudah terdaftar datanya secara terpadu di Kementerian Sosial. Kita juga menghindari jangan sampai yang menerima itu salah sasaran karena itu perlu dilakukan seleksi,” papar Wapres.

Terkait pendataan untuk para penerima bantuan, Wapres menjelaskan bahwa alokasi anggaran sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan dan basis pendataan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

“Data ini sekarang sedang dipadukan. Karena ini sektornya banyak, saat ini sedang dirumuskan berapa jumlah orangnya dan jumlah pemberian yang diberikan setiap bulan untuk kepala keluarga dari rata-rata jumlah keluarga. Ini sedang dihitung,” paparnya.

Sementara itu, terkait dampak yang timbul akibat mewabahnya virus Corona, pemerintah memperkirakan akan berjalan dalam waktu tiga bulan, sehingga saat ini terus dilakukan pemantauan secara berkala mengenai perkembangan wabah tersebut.

“Kalau nanti belum [mereda], tentu akan ada perhitungan baru lagi. Jadi per tiga bulan untuk menghitung dampaknya, bantuan-bantuan, itu pun disesuaikan dengan perkiraan-perkiraanyang ada,” tutup Wapres. (DAS/NN – KIP, Setwapres)